Januari 2002 (Prg.01)

Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page

Seminar Intensif 3 hari

OPERASIONALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pemerintah telah mengundangkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak & Gas Bumi sebagai landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan & penataan kembali kegiatan Migas di Indonesia. UU ini memberikan penegasan bahwa Migas merupakan sumber daya alam strategis yang dikuasai oleh negara. UU ini membedakan penyelenggaraan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir yang kemudian diimplemetasikan dalam bentuk badan pelaksana kegiatan usaha hulu & badan pengatur kegiatan usaha hilir. UU ini mempunyai akibat yang sangat luas terhadap pelaksanaan kegiatan industri Migas di Indonesia dan UU ini telah efektif berlaku tanggal 23 November 2001. Seminar intensif 3 hari ini merupakan wahana untuk memahami secara komprehensif berbagai aspek yang diatur dalam UU ini yang sangat perlu dipahami oleh kalangan industri Migas.

Tanggal		Tempat
23 - 25 Januari 2002		GRAND HOTEL PREANGER Jl. Asia Afrika 81 BANDUNG



Hotel Preanger Jl. Asia Afrika No. 81 Bandung (rencana lokasi seminar)		Peta lokasi Hotel Preanger

Materi

Pembicara Seminar

	Latar Belakang, Azas & Tujuan Lahirnya UU No. 22 Tahun 2001
	Penguasaan & Pengusahaan : a. Penguasaan Oleh Negara b. Badan Pelaksana Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Migas c. Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir di Bidang Migas
	Kontrak Kerja Sama - Kontrak Bagi Hasil
	Prioritas Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri
	Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan & Pengaturan
	Penerimaan Negara & Pajak-Pajak di Bidang Industri Migas
	Hubungan Kegiatan Usaha Migas dengan Hak-hak atas Tanah
	Pembinaan & Pengawasan
	Ketentuan Pidana di Bidang Migas
	Diskusi & Case Study

DR. AHMAD M. RAMLI, S.H., M.H.

Adalah Dosen dan Konsultan Hukum Bisnis. Saat ini menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNPAD, mengajar pada Program Pascasarjana, Program Notariat dan Fakultas Hukum UNPAD, Program Pascasarjana Studi Pembangunan ITB dan pengajar pada pelatihan-pelatihan di beberapa BUMN dan perusahaan swasta, seperti PT. TELKOM, PERTAMINA, PT. PLN PJB 2 SURABAYA, PT. Caltex Pacific Indonesia - Rumbai, dll.

Menyelesaikan S3 (Doktor) dengan predikat Cumlaude di UNPAD, Visiting Scholar Program di School of Law, University of California Berkeley AS, Certificate on Industrial Property Rights di Japan Institute of Invention and Innovation Tokyo dan Coastal Zone Management di University of South Pacific Suva.

Aktif dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tingkat nasional & sebagai penulis hukum bisnis antara lain di Harian KOMPAS, Bisnis Indonesia, Majalah Tempo, dll.

DADANG SUHENDI WIRAPRADJA, S.H.

Bekerja pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jawa Barat. Bertugas antara lain menangani masalah-masalah hukum dalam rangka sertifikasi tanah dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan termasuk di lingkungan industri migas.

Saat ini menjadi Dosen luar biasa pada Program Administrasi Pertanahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, serta aktif sebagai speaker pada seminar pertanahan.

Biaya Pendaftaran		Hubungi

Biaya Pendaftaran : Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap peserta, ditransfer ke rekening Tabungan Mandiri Bank Mandiri Cabang Bandung Alun-Alun (Eks. BDN Cab./KK Bandung Asia Afrika) No. Rek. 130-0000173628 a.n. AHMAD M. RAMLI q.q. ICELIS LAW AND INF. SYSTEM. UNTUK IN HOUSE TRAINING HUBUNGI: KRIS / AMIR PHONE : (022) 5432523 Klik di sini untuk On-line Registration		PUSAT STUDI HUKUM DAN SISTEM INFORMASI INDONESIA (ICELIS) Taman Kopo Indah II F 3 – 25 Bandung 40226 Phone : (022) 542 5764; 5432523 FAX : (022) 5432524 *attn : Kris/Amir*

For inquiries about our research and teaching, please send us an email.
For technical problems, email webmaster@icelis.8m.com
Designed and Maintained by Virata
Last update on January 4, 2002
Copyright � 2001 Indonesian Center of the Law and Information System . See Disclaimer and Copyright Notice